Disikapi Rapat Hingga Ancaman Pindah Negara

MASING-masing Pemkab dan DPRD di lima kabupaten begitu antusias menyoroti embrio provinsi baru yang semakin membesar. DPRD di Kabupaten Sintang yang digadang sebagai bakal ibukota PKR, langsung menggelar paripurna, Rabu (2/12).

Paripurna itu membahas soal penetapan calon ibukota PKR, bantuan anggaran selama dua tahun pertama, persetujuan untuk membantu kebutuhan dan anggaran Pilkada pertama di provinsi baru.

“Persetujuan DPRD ini, nantinya keluar berupa Surat Keputusan (SK, red). Makanya, proses yang dilaksanakan harus melalui rapat paripurna ini,” kata Harjono SSos MSi, Ketua DPRD Sintang ketika membuka rapat paripuna, pengesahan persetujuan DPRD untuk memenuhi kelengkapan administrasi PKR, Rabu (2/12).

Rapat sempat alot diwarnai silang pendapat terkait mekanisme sebelum dilaksanakan rapat tersebut. “Idealnya kita setuju, tetapi mestinya ketika ada surat masuk yang meminta persetujuan DPRD, sehingga harus ada paripurna. Semestinya melalui pembahasan dulu,” seru Zainuddin dari Fraksi Golkar dalam paripurna itu.

Hal itu, menurut Zainuddin, untuk melakukan telaah hukum atas persetujuan yang dibuat DPRD. Selain itu, guna untuk mengukur berapa kekuatan anggaran. “Sejauh ini, bagaimana Pemkab Sintang menyiapkan lokasi, dimana saja untuk mendukung provinsi Kapuas Raya ini,” timpalnya.

Sidang paripurna dihujani interupsi dari beberapa anggota DPRD. Harjono kemudian menjelaskan kalau paripurna itu, hanya untuk melengkapi persetujuan dewan soal kelengkapan administrasi saja. Persetujuan DPRD Sintang terkait pemenuhan kelengkapan administrasi PKR.

“Ada tiga item yang memang dari awal sudah sering disampaikan memang harus melalui persetujuan dewan. Kalau soal besaran anggaran itu belum ada. Nah, nanti ketika akan bicarakan dan ini bisa lewat panitia khusus. Tetapi menyusul, tidak dibahas sekarang, bisa jadi awal 2011 nanti,” pungkasnya.

Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Fraksi PDIP DPRD setempat mendukung sepenuhnya pembentukan PKR. Hal itu disampaikan langsung Ketua Fraksi PDIP Robertus SH ditemui Equator di ruang kerjanya kemarin.

Robertus menegaskan, pembentukan PKR sudah menjadi hak setiap warga negara. “Tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi keinginan ini. Sebab bagaimanapun ini keinginan masyarakat,” tegasnya.

Robert sapaan akrab Robertus mengaku wilayah timur di Kalbar memang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan daerah barat, utara dan selatan. “Daerah kami memang cukup terisolir. Atas alasan inilah kami menginginkan pemisahan dari Provinsi Kalbar dan membentuk Provinsi Kapuas Raya,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Efendi, Anggota Fraksi PDIP lainnya. Legislator asal Kecamatan Hulu Gurung ini menjelaskan kalau kemerdekaan yang sesungguhnya tidak pernah dirasakan masyarakat di wilayah timur Kalbar. “Merdeka hanya sebutan, perayaannya hanya seremonial. Tidak pernah kami menikmati arti kemerdekaan sesungguhnya,” beber Efendi.

Tokoh masyarakat perbatasan Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, Patih Guntur mengibaratkan masyarakat perbatasan selama ini seperti anak yang tidak memiliki bapak dan ibu.

“Kami lebih tepat di sebut sebagai anak yatim piatu karena kami tidak tahu mana bapak dan ibu kami. Kalaupun ada kenapa bapak atau ibu itu tidak pernah memerhatikan kami,” katanya.

Patih mengancam kalau terus-terus tidak diperhatikan maka pihaknya akan pindah dan bergabung dengan Malaysia. “Karenanya kami yakin kalau pembentukan PKR menjadi salah satu solusi. Saya berharap tidak ada kepentingan politik di dalam upaya pemekaran ini,” tukasnya.

Jadi buah bibir
Proses pembentukan PKR menjadi buah bibir di wilayah timur. Kesan menjadi anak tiri dan termarjinalkan juga banyak diakui warga. “PKR diharapkan segera terwujud,” kata Tokoh Adat Dayak Melawi, Themotius Udin kepada Equator, Jumat (3/12).

Selain itu, Themotius mengatakan, setiap kabupaten yang berada di wilayah timur harus pro aktif. Namun jangan melupakan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari pembentukan kabupaten-kabupaten di wilayah timur. “Seharusnya kita selaku tokoh masyarakat juga wajib dilibatkan, sebab kami juga tokoh yang ikut membentuk salah satu kabupaten yakni Melawi,” paparnya.

Berkaitan kondisi infrastruktur, Themotius mengatakan memang perhatian pemerintah kepada wilayah timur sangat kurang. “Salah satu contoh infrastruktur jalan. Selama ini jalan yang berstatus provinsi sangat tidak enak dilalui, sebab perhatian terhadap jalan ini khususnya di wilayah timur belum dilakukan secara maksimal mungkin,” ujarnya.

Jalan yang masih berstatus jalan provinsi di beberapa kabupaten seperti jalan dari Sintang ke Melawi memang masih terlihat kurang perhatian. Begitu juga jalan Provinsi yang menghubungkan Nanga Pinoh ke Tanah Pinoh (Kota Baru). (sry/lil/ira)

sumber : http://www.equator-news.com