Sejarah Sarawak (bagian 1)

Oleh: I Ketut Ardhana, Lamijo, dan Rucianawati

Sebenarnya tidak mudah untuk memastikan kapan dan dari mana sejarah Sarawak berawal. Sarawak memiliki sejarah yang panjang dan rumit sebelum bergabung menjadi satu dengan federasi Malaysia pada tahun 1963. Saat ini historiografi Sarawak kebanyakan dimulai dari sejarah Brunei sebagai latar belakang periode Brooke (Sanib Said, 1999, 211) Hal ini disebabkan sejarah Sarawak sebelum era Brooke pada hakikatnya merupakan sejarah Brunei (Syed Idrus Syed Ahmad dan R. Santhiram, 1990,4). Sebelum tanggal 24 September 1841, Sarawak merupakan salah satu wilayah Kesultanan Brunei. Pada masa itu Sarawak belum berupa satu unit politik atau sebagai sebuah negara, Sampai abad ke-16, sistem politik di Sarawak hanya terdiri atas unit-unit kecil yang masing-masing menguasai satu etnis saja. Oleh karena itu, dalam membicarakan^latar belakang sejarah Sarawak, perlu disinggung secara ringkas sejarah Kesultanan Brunei (Sabihah Osman, 1990, 1).

Pada awal abad ke-16 Brunei merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kaya, meliputi Sarawak di bagian barat hingga Manila di bagian utara. Namun, lambat laun kekuasaan kesultanan Brunei itu mulai menghadapi krisis politik dan lemah seiring dengan masuknya pengaruh Belanda di bagian selatan Borneo. Sebagian wilayah kekuasaannya di sebelah utara juga diserahkan kepada Kesultanan Sulu.

Memasuki abad ke-I9 jajahan Brunei semakin kecil dan terbatas hanya di kawasan Sarawak, Brunei, serta Sabah. Kedudukan kesultanan Brunei semakin tidak stabil dan terancam, seiring dengan merajalelanya perampok dan perompak. Kondisi demikian diperburuk lagi dengan adanya pembesar-pembesar kesultanan Brunei yang korupsi, bertindak sekehendak hati dan saling berebut kekuasaan. Hal semacam ini mengakibatkan banyak saudagar yang memutuskan hubungan perdagangan dengan Brunei dan mengalihkan perdagangannya ke Singapura.

Sementara Sarawak yang pada waktu itu merupakan salah satu daerah kekuasaan Brunei dan diperintah oleh pangeran Mahkota juga mulai menampakkan ketidakstabilan. Hal ini diakibatkan oleh sikap Pangeran Mahkota yang memeras orang-orang 'Dayak Darat' dan Melayu untuk bekerja keras di pertambangan antimony dengan gaji yang amat kecil. Selain menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang, ia juga menindas para pekerja dengan mengharuskan membayar upeti, menjalankan perdagangan paksa dan monopoli semua barang keperluan, termasuk makanan dengan harga yang tetap. Bahkan, selain mengambil cukai dengan tidak adil, ia juga merampas harta benda rakyat. Dari kondisi demikian, maka tidak mengherankan bila pada tahun 1836 terjadi pemberontakan dengan tujuan membebaskan Sarawak dari kezalilman pembesar Brunei dari berbagai kelompok etnis, seperti Melayu, Bidayuh, dan Cina di bawah pimpinan Datu Patinggi Ali.


Selanjutnya Sultan Brunei mengutus Pangeran Muda Hashim ke Sarawak untuk memadamkan pemberontakan itu. Namun, ia tidak berhasil mengakhiri pemberontakan itu. Pangeran Mahkota terus menganiaya rakyat tanpa mempedulikan perintah Sultan melalui Pangeran Muda Hashim, sehingga kekacauan terus berlanjut. Pangeran Muda Hashim meminta bantuan James Brooke, seorang laksamana besar (great admirer) dari Sir Thomas Stamford Raffles yang dikenal sebagai Bapak pendiri Singapura, yang saat itu berada di lembah sungai Sarawak pada saat terjadinya kekacauan di daerah itu. Brooke berhasil menghapuskan pemberontakan dan memulihkan keadaan. Sebagai balas jasa dan setelah Pangeran Mahkota diusir ke luar, Brooke diangkat secara resmi sebagai penguasa Sarawak dengan gelar "Raja Sarawak" pada tanggal 24 September 1841. Pemerintahan James Brooke tampak lebih tertarik untuk mengemangkan sektor perdagangan, dengan tidak mengenyampingkan peningkatan taraf hidup orang-orang Dayak dan memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki Sarawak (Syed Idrus Syed Ahmad dan R. Santhiram, 1990,7).

James Brooke juga memusatkan kekuatannya untuk melawan perompak, headhuniers dan bandit-bandit di pedalaman Sarawak dan di garis pantai. Kekuasaannya bukanlah sesuatu yang penuh dengan kedamaian. Penduduk pribumi Sarawak mempertimbangkannya sebagai "piraté" yang mencuri tanah dan penduduk mereka dan juga kebebasan dari pahlawan-pahlawan mereka yang menyebabkan mereka menentangnya (Sarawak State Government, 24 Februari 2002). Di bawah pemerintahnnyalah ia menjadikan Kuching sebagai ibu kota Sarawak (A Brief History of Kuching, 1993, 3). Sejak saat ini Kuching mengalami banyak perubahan dan Kuching menjadi istana pemerintahan Brooke.

Salah satu introduksi penting yang diperkenalkan oleh James Brooke adalah mengenai masalah hukum (a code of laws). Perompak (piracy) dan pemburuan kepala manusia (headhunting) berusaha untuk dilenyapkan dan penerapan hukum pun dipaksakan. James Brooke meninggal pada tahun 1868 yang kemudian digantikan oleh keponakannya, Charles Brooke.

Perubahan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan raja Sarawak yang kedua ini. Charles Brooke dapat dianggap sebagai seorang yang mampu memimpin dan penguasa yang tangguh. Hal ini dapat terlihat dari kronikel resmi pada tahun 1871 sebagai berikut, "Sarawak Budget Balanced for the First Time" Sarawak dikatakan berkembang pada masa kekuasaannya. Pengairan diintroduksi, jalan-jalan baru dan bangunan-bangunan baru pun didirikan. Rumah-rumah toko yang sudah kuna digantikan dengan yang baru (A Brief History of Kuching, 1993, 4). Kebanyakan wilayah di Kuching dari Main Bazaar sampai Carpenter Street dibangun kembali setelah terjadinya kebakaran tahun 1884.

Ia membangun sistem pemerintahan dan melanjutkan untuk memperluas wilayah perbatasan Sarawak. Pantai dari utara Bintulu sampai ke hulu Baram yang semula di bawah kontrol Brunei diambil alih ke Sarawak pada tahun 1883. Secara bertahap daerah-daerah yang diberikan kepada Sarawak antara lain Sungai Trusan dan Lawas pada tahun 1885, daerah Limbang pada tahun 1890, daerah subur Lawas pada tahun 1905. Bahkan Borneo Inggris Utara (Sabah) dipertimbangkan sebagai tambahan yang mungkin ke Sarawak (Hutton Wendy, ed. East Malaysia and Brunei. Singapore, Periplus Editions, 1997, 101 dan 129).

Bersambung....