BREAKING
  • Wisata pasar terapung muara kuin di Banjarmasin

    Pasar Terapung Muara Kuin adalah Pasar Tradisional yang berada di atas Sungai Barito di muara sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

  • Perayaan Cap Gomeh di kota amoy

    Singkawang adalah merupakan kota wisata di kalbar yang terkenal . salah satu event budaya yang selalu digaungkan untuk mempromosikan kota ini adalah event perayaan Cap Gomeh.

  • Sumpit Senjata Tradisional Suku Dayak

    Sumpit adalah salah satu senjata berburu tradisonal khas Suku Dayak yang cara menggunakannya dengan cara meniup anak damak (peluru) dari bilah kayu bulat yang dilubangi tengahnya.

  • Ritual Menyambut Tamu Suku Dayak

    Ritual ini di lakukan pada saat suku Dayak menyambut tamu agung dengan memberi kesempatan sang tamu agung untuk memotong bulu dengan Mandau

Tuesday, August 9, 2011

Perbatasan Kalbar Kian Merana

TRIBUN PONTIANAK/DOK
Bocah perbatasan Entikong, Sanggau, Kalbar dalam film Batas.
TRIBUN PONTIANAK.CO.ID - Janji kehidupan sejahtera, kembali ditiup pemerintah. Kali ini harapan hidup layak dijanjikan Mendagri Gamawan Fauzi dari Kantor Wapres, Rabu (20/7).

Mendagri menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat perbatasan terwujud di Kalbar- Malaysia, NTT-Timor Leste dan Papua-Papua Nugini melalui rasa bahagia. Perbatasan RI pun aman. Upgrade human settlement jadi fokus pemerintah dalam mengucurkan dana sekitar Rp 5 triliun tahun ini.

Infrastruktur lintas batas dibenahi. Penyediaan air bersih hingga pembangunan pasar-pasar akan dikerjakan kementerian teknis di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ketika menggelar lokakarya tentang Pos Lintas Batas (PLB) Aruk, Nangga Badau dan Entikong Kalbar, Mota'ain NTT dan Skow Papua, Mendagri sempat menyindir Menteri PU Djoko Kirmanto. Pasalnya, tak ada jalan layak sepanjang perbatasan Malaysia-Indonesia.

Ibarat bumi dan langit. Jalan di Malaysia besar, mulus dan lebar. Di Indonesia hanya jalan tanah, tuna aspal. Fasilitas perumahan dan sarana pendidikan juga jauh tertinggal dari Malaysia.

Apa yang diutarakan Mendagri, berpuluh tahun diketahui, dirasakan dan dikeluhkan masyarakat perbatasan Kalbar. Ironis. Pemerintah belum juga mewujudkan seribu janji surga kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Terlalu banyak informasi yang telah diberikan pejabat Kalbar hingga rakyat miskin perbatasan. Tak terhitung pula berapa kali menteri dan pejabat terkait menggelar kunjungan ke "neraka" perbatasan Kalbar.

Namun, hampir 66 tahun republik ini merdeka, masyarakat perbatasan tetap tepekur dalam impian sejahtera belaka. Nasib kelam masyarakat perbatasan hanya mengemuka, ketika mencuat konflik Indonesia-Malaysia.

Komoditas Politik
Mulai bergesernya patok perbatasan, konflik keamanan laut, kekerasan warga Malaysia terhadap WNI hingga rumor rekrutmen pemuda perbatasan menjadi serdadu Malaysia. Pemerintah "mendadak" kaget dan mengobral janji mulai atas dalih keutuhan NKRI.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Segudang menteri terkait, baik bidang perekonomian, Kesra dan keamanan didapuk dalam BNPP yang dikepalai Mendagri.

Namun, hingga kini kesejahteraan masih ilusi. Wajar masyarakat perbatasan kehilangan kepercayaan. Mereka memilih menghindar saat menteri datang berwicara. Ancaman urgen pudarnya nasionalisme di perbatasan.

Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau, Drs H Gusti Arman MSi tegas menuding pemerintah mengabaikan dasar negara, Pancasila dan UUD 1945. Bukti yang tak bisa dipungkiri, kian merananya perbatasan.

Tiga Maret lalu, enam dari tujuh menteri lintas sektoral pembangunan perbatasan Kalbar-Malaysia, bahkan melukai hati masyarakat. Mereka mangkir dari pembukaan rapat koordinasi perbatasan yang dipusatkan di PLB Entikong.

Keenam menteri itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri PU, Menakertrans, Mendagri, Menkes dan Menko Perekonomian. Benarkah pemerintah tulus mengentas harkat dan martabat masyarakat perbatasan?

Hanya bukti konkret atas kunjungan menteri, pejabat pusat hingga aneka survei perbatasan yang memancarkan kepercayaan baru masyarakat. Bukan tuna ending, tanpa follow up, dan tiada solusi 65 tahun. Enam kali presiden berganti, nasib masyarakat perbatasan Kalbar tetap sedih dan sunyi.

Warga menunggu bukti kejujuran pemerintah mengucurkan dana yang dijanjikan Rp 3,6 triliun untuk menggerus kemiskinan dan ketertinggalan. Saatnya pemerintah menghentikan politisasi kisah sedih. Sindiran Mendagri tak akan berarti, tanpa konkretisasi kesejahteraan rakyat perbatasan. (*)

Editor : albert

Borneo Chic

Borneo Chic from Gekko Studio on Vimeo.



Borneo Chic is a new brand of handbags merging elements of indigenous weaving traditions with modern designs into guaranteed high quality products. These products will be launched for the first time at the Inacraft 2010 Trade Fair.

The products are the work of artisan groups, 90% of them being women, who live in and around forests, and those that continue to struggle in defense of their culture and tradition through the art of weaving crafts.

Buying a Borneo Chic product means that you have helped an artisan re-discover confidence and pride in being part of the indigenous peoples world.

borneochic.com

Production: Gekko Studio@2011

Kalimantan's Craft; Harmony of Culture and Nature

Kalimantan's Craft; Harmony of Culture and Nature from Gekko Studio on Vimeo.



Craft Kalimantan a film of indigenous weaving traditions with high quality art products.

The products are the work of artisan groups, 90% of them being women, who live in and around forests, and those that continue to struggle in defense of their culture and tradition through the art of weaving crafts

Monday, August 8, 2011

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menyatakan kecewa pada Pemkab Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menyatakan kecewa pada Pemkab Sintang. "Di perbatasan kan ada Bupati Sintang yang urus. Masa' semua diurus Gubernur," ujar Cornelis kepada wartawan seusai melantik pejabat eselon II di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jumat siang.

Ditanya soal niat warga mengibarkan bendera Malaysia, Cornelis menjawab dengan nada ketus, "Ya, kalau orang sana, Bupati sana tidak memperhatikannya, ya bagaimana, marahlah orang."

Cornelis mengatakan, dalam memimpin kita harus mengedepankan rasa keadilan. Ditanya apakah itu berarti masyarakat di sana tidak ada keadilan, ia menjawab, "Oh, gak tahulah, tanya saja pada Bupati."

Bagaimana kalau Gubernur juga turut dipersalahkan, karena tidak memperhatikan perbatasan? "Ndak, ndak ada disalahkan. Yang ada disalahkan, kenapa jambu mente bijinya di luar," katanya.

Gubernur menggungkapkan, pihaknya sudah mencarikan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk perbatasan. "Dapat Rp 15 miliar untuk 2010," bebernya.

"Begitu juga 2011, ada dapat. Kita mintakan ke Menteri Keuangan, bukan dana dari APBD Provinsi, tapi dari Pusat. Jumlahnya Rp 19 miliar, arahkanlah ke sana," tambahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, menuturkan, pada 2011, Pemprov memberikan dana sekitar Rp 45 miliar untuk Sintang. Dana tersebut, satu diantarnya untuk pembangunan jalan yang di keluhkan masyarakat tersebut.

"Dana Rp 45 miliar untuk Sintang pada APBD 2011, termasuk Senaning, Nanga Tebidah, semua kita masukkan ke situ. Baik itu dana APBD, maupun dana percepatan infrastruktur," katanya.

"Pokoknya, dari jalan tanah kita tingkatkan, kurang lebih 80 km di daerah yang dikomplain masyarakat itu," ujar Jakius.

Anggota DPRD Sintang, Sahroni, yang dihubungi Tribun, Jumat malam, mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan di daerah Ketungau. Pasalnya, daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan, apalagi kondisinya sangat memprihatinkan.

"Perbatasan ini kan merupakan beranda depan yang memang harus menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan harus segera dilakukan" katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Sintang, Genidie, mengatakan, masyarakat diharapkan sedikit bersabar untuk menanti pembangunan dari pemerintah. Karena, bagaimanapun, untuk membangun harus berproses.

sumber : www.tribunnews.com

Alasan Mengapa Warga RI Ingin Kibarkan Bendera Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, SINTANG - Ancaman untuk mengibarkan bendera Malaysia pada perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, sebagaimana disampaikan Yusak, Kepala Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, bukan tanpa dasar.

Wartawan Tribun yang melakukan kunjungan langsung ke Desa Mungguk Gelombang, Jumat (5/8), menemukan, kondisi desa yang berpenduduk 1.286 jiwa (344 KK), dengan mata pencarian utama menoreh karet dan bertani lada, memang memprihatinkan.

Insfrastruktur buruk, sarana pendidikan memprihatinkan, fasilitas kesehatan pun tak memadai. Penerangan pun jauh dari harapan.

Tingkat pendidikan di daerah ini terbilang sangat rendah. Dari seluruh penduduk, hanya belasan yang lulus SMA, 20 persen lulus SMP, 50 persen lulus SD, dan sisanya putus sekolah dan tidak pernah sekolah.

Sekretaris Desa Mungguk Glombang, Wahyudi, mengatakan, di desanya hanya ada satu sekolah, yakni SDN 30 Mungguk Gelombang. Dua sekolah lainnya merupakan sekolah kelas jauh (cabang SDN 30).

"Di desa kita ini semuanya masih serba kekurangan, mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan, dan penerangan. Yang paling mendesak itu adalah jalan, karena kondisinya sangat buruk," katanya.

Wahyudi mengatakan, dia dan sang Kepala Desa, Yusak, sudah sering kali mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah, namun sampai saat ini tak kunjung ada jawaban.

Jalan yang dilalui masyarakat selama ini adalah jalan yang pernah dibuat perusahaan. "Kalau dari pemerintah belum ada sama sekali, paling cuma janji-janji saja, sedangkan jalannya semakin lama semakin rusak," katanya.

Sebagaimana berita Tribun sebelumnya, stasiun MetroTV beberapa hari lalu menayangkan pernyataan Yusak yang mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia di desanya. Warga juga akan eksodus ke Malaysia.

Tayangan itu mendapat respon luar biasa dari pemerintah di Jakarta. Kementerian Dalam Negeri, bahkan Mabes Polri dan Mabes TNI, memerintahkan pengecekan ke lapangan. Bupati Sintang, Milton Crosby, pun menggelar rapat mendadak membahas pernyataan Yusak itu.

Kubangan 1 Meter
Infratsruktur jalan memang menjadi satu di antara kebutuhan mendesak Desa Mungguk Gelombang ini. Untuk mencapainya, dengan titik total ibu kota Sintang, perlu perjuangan ekstra.

Pantauan Tribun di lapangan, jalan yang dilalui tersebut banyak terdapat kubangan air, dengan kedalaman mencapai 1 meter.
Jika musim kemarau perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 3-4 jam, sedangkan jika musim hujan bisa sampai 1 hari, bahkan terkadang harus menginap di perjalanan.

Sepanjang perjalanan tersebut, setidaknya ada 5 jembatan yang nyaris ambruk, sehingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat. Agar bisa menyeberang kendaraan, roda empat terpaksa harus melewati sungai.

Akibat buruknya insfrastruktur, harga kebutuhan pokok di daerah itupun sangat tinggi. Harga BBM baik jenis bensin dan solar, mencapai Rp 13 ribu per liter.

Sedangkan beras untuk kualitas yang paling buruk mencapai Rp 120 ribu per 15 kg.

"Kalau musim hujan terus menerus, bisa-bisa masyarakat di desa ini kelaparan, sebab jika musim hujan perjalanan untuk ke kecamatan mencapai satu hari, bahkan terkadang kami nginap," kata Wahyudi.

Sulitnya mendapatkan BBM ini juga berakibat pada minimnya penerangan. Warga hanya menyalakan genset pada malam hari, mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Namun, jika krisis bensin, warga terpaksa hanya mengandalkan lampu pelita.

Persoalan lain yang menjadi permasalahan di desa ini adalah sulitnya mendapatkan pupuk. Jika pun ada, warga harus membayarnya dengan harga yang cukup mahal, yakni Rp 400 ribu per karung.

"Kalau di kota Sintang pupuk hanya Rp 160 ribu, namun di sini mencapai Rp 400 ribu. Karena kita butuh, terpaksa kita pun membelinya," kata Guna (50), warga setempat.

Pupuk tersebut dipergunakan warga untuk memupuk tanaman lada mereka yang ada di pegunungan. Harga pupuk yang mencapai Rp 400 ribu per karung dirasa tidak sebanding dengan harga lada yang hanya Rp 60 ribu per kilo.

Cinta NKRI
Berbagai permasalahan itulah yang akhirnya membuat Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, mengeluarkan ancaman akan eksodus ke Malaysia dan mengibarkan bendera Malaysia di daerah asalnya, jika pemerintah tidak segera melakukan pembangunan.

"Kalau dari hati yang paling dalam, sebenarnya tidak ada sama sekali niat kami akan melakukan eksodus ataupun mengibarkan bendera Malaysia," kata Yusak yang ditemui Tribun di Kecamatan Merakai Kamis (4/8/2011).

"Pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaan kami karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Selain dari itu, lanjut Yusak, pernyataan tersebut di luar kendalinya. "Pada waktu itu, di desa kami sedang ada Gawai Dayak. Ya, mungkin saya menjadi lepas kendali," ujarnya.

Nyungan, tokoh masyarakat Desa Mungguk Gelombang, yang dihubungi terpisah, meyakinkan, kendati pun masyarakat di desanya hidup serba kesulitan, mereka tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tak akan berbelot sedikitpun ke negara tetangga, apalagi sampai mengibarkan bendera Malaysia.

"Meskipun kita serba kekurangan kita tidak akan kehilangan nasionalisme. Jangankan mengibarkan bendera Malaysia, menyimpanpun kami tidak," katanya.

Nyungan mengatakan, bukti kecintaan mereka terhadap NKRI tidak perlu diragukan. Jika diminta menyanyikan lagu kebangsaan, mereka bisa. "Buat apa, gara-gara kesulitan, kami menggadaikan nasionalisme. Kami tetap cinta Indonesia," katanya.

Dari desa Mungguk Gelombang ke perbatasan Malaysia jaraknya kurang lebih 12 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 hari dengan cara berjalan kaki naik-turun gunung.

Di desa ini, siaran radio Malaysia memang mendominasi, khususnya siaran dayak Iban.

"Kalau siaran radio Indonesia, tidak bagus, kalau Iban bagus. Sedangkan untuk TV, kalau pakai antena biasa dapat siaran Malaysia. Kalau pakai parabola, siarannya tetap TV Indonesia," bebernya

Editor: Hasiolan Eko P Gultom | Sumber: Tribun Pontianak
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Wednesday, August 3, 2011

Tentara Malaysia Bunuh Burung Langka


WartaNews-Kuala Lumpur - Lima tentara Malaysia telah ditahan karena membunuh seekor burung langka yang dilindungi dan kemudian berfoto bersama bangkai burung tersebut di sebuah hutan.

Sumber Associated Press melaporkan, pada foto tersebut tergambar empat tentara menyeringai sambil memegang burung enggang besar, sehingga memicu kemarahan di kalangan para pencinta satwa liar awal tahun ini ketika foto tersebut muncul di Facebook.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan menyatakan, para tentara mengklaim bahwa mereka membunuh burung tersebut untuk mengakhiri penderitaannya, setelah menemukan burung tersebut berbaring di tanah karena luka tembak tahun lalu. Saat itu mereka sedang melakukan patroli di hutan lindung di mana perburuan liar kerap terjadi.

Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim pada Selasa (5/4) karena ia tidak berwenang untuk membuat pernyataan publik. Dia menyatakan, kelima tentara tersebut bisa menghadapi tuduhan kriminal karena membunuh burung tersebut. (*/dar)

sumber : www.wartanews.com
 
Copyright © 2009-2013 Cerita Dayak. All Rights Reserved.
developed by CYBERJAYA Media Solutions | CMS
    Twitter Facebook Google Plus Vimeo Flickr YouTube