Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menyatakan kecewa pada Pemkab Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menyatakan kecewa pada Pemkab Sintang. "Di perbatasan kan ada Bupati Sintang yang urus. Masa' semua diurus Gubernur," ujar Cornelis kepada wartawan seusai melantik pejabat eselon II di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jumat siang.

Ditanya soal niat warga mengibarkan bendera Malaysia, Cornelis menjawab dengan nada ketus, "Ya, kalau orang sana, Bupati sana tidak memperhatikannya, ya bagaimana, marahlah orang."

Cornelis mengatakan, dalam memimpin kita harus mengedepankan rasa keadilan. Ditanya apakah itu berarti masyarakat di sana tidak ada keadilan, ia menjawab, "Oh, gak tahulah, tanya saja pada Bupati."

Bagaimana kalau Gubernur juga turut dipersalahkan, karena tidak memperhatikan perbatasan? "Ndak, ndak ada disalahkan. Yang ada disalahkan, kenapa jambu mente bijinya di luar," katanya.

Gubernur menggungkapkan, pihaknya sudah mencarikan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk perbatasan. "Dapat Rp 15 miliar untuk 2010," bebernya.

"Begitu juga 2011, ada dapat. Kita mintakan ke Menteri Keuangan, bukan dana dari APBD Provinsi, tapi dari Pusat. Jumlahnya Rp 19 miliar, arahkanlah ke sana," tambahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, menuturkan, pada 2011, Pemprov memberikan dana sekitar Rp 45 miliar untuk Sintang. Dana tersebut, satu diantarnya untuk pembangunan jalan yang di keluhkan masyarakat tersebut.

"Dana Rp 45 miliar untuk Sintang pada APBD 2011, termasuk Senaning, Nanga Tebidah, semua kita masukkan ke situ. Baik itu dana APBD, maupun dana percepatan infrastruktur," katanya.

"Pokoknya, dari jalan tanah kita tingkatkan, kurang lebih 80 km di daerah yang dikomplain masyarakat itu," ujar Jakius.

Anggota DPRD Sintang, Sahroni, yang dihubungi Tribun, Jumat malam, mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan di daerah Ketungau. Pasalnya, daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan, apalagi kondisinya sangat memprihatinkan.

"Perbatasan ini kan merupakan beranda depan yang memang harus menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan harus segera dilakukan" katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Sintang, Genidie, mengatakan, masyarakat diharapkan sedikit bersabar untuk menanti pembangunan dari pemerintah. Karena, bagaimanapun, untuk membangun harus berproses.

sumber : www.tribunnews.com